Di era modern, sering kali pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian / kontrak tidak hanya melibatkan antar WNI (Warga Negara Indonesia) saja, namun juga dapat melibatkan pihak WNA (Warga Negera Asing). Biasanya di dalam perjanjian / kontrak yang dibuat, para pihak menentukan hukum yang berlaku apabila terjadi sengketa adalah hukum dari pihak WNA. Jika ternyata terjadi […]
Eksekusi Putusan Pengadilan Asing Di Indonesia Read More »
Modal Ventura adalah bentuk pembiayaan selain bank yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha untuk menambahkan modal dalam rangka ekspansi bisnis atau untuk mengembangkan bisnisnya.Lantas apa yang dimaksud Modal Ventura dan bagaimana mekanisme kerjanya? Mengenal Usaha Modal Ventura Dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 34 / 2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan, Perusahaan Modal Ventura
Usaha Modal Ventura : Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Read More »
Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kegiatan transaksi barang dan/atau jasa, baik di lingkup dalam negeri dan/atau luar negeri. Kegiatan tersebut adalah contoh dari kegiatan perdagangan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah imbalan atau kompensasi. Dalam kegiatan perdagangan, hukum positif di Indonesia melarang adanya praktik skema piramida dan terdapat sanksi pidana atas skema tersebut. Apa
Larangan Penggunaan Skema Piramida Dalam Kegiatan Perdagangan Read More »
Dalam membuat suatu Perjanjian, para pihak biasanya membuat Perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Namun apakah semua Perjanjian harus dibuat Tertulis ? dan apakah Perjanjian yang dibuat secara Lisan / tidak tertulis tetap memiliki kekuatan hukum ? Perjanjian lisan sah atau tidak? Dalam pasal 1313 KUHPer, yang dimaksud dengan Perjanjian / Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana
Apakah Perjanjian Harus Dibuat Secara Tertulis ? Read More »
Beberapa perusahaan di Indonesia memiliki Direksi dan Wakil Direksi dalam susunan pengurusan perusahaannya. Apakah kewenangan Direksi dan Wakil Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas adalah sama ? Wewenang Direksi Dalam pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT, dijelaskan jika Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, namun dalam
Kewenangan Wakil Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Read More »
Penanaman modal adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu usaha agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada masa mendatang. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai penanaman modal asing ? Subjek Hukum Penanaman Modal Penanaman modal dilakukan oleh penanam modal, yakni perseorangan atau badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara spesifik, yang disebut
Aturan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Read More »
Dalam dunia bisnis, istilah kemitraan adalah hal yang umum dijumpai. Pengertian kemitraan berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha
Larangan dalam Menjalankan Usaha Kemitraan Read More »
Merek adalah salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh banyak pelaku usaha sehingga memiliki identitas dan karakteristik masing-masing yang tidak membingungkan calon konsumen. Dalam pasal 2 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG), dijelaskan jika Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama,
Apakah Semua Merek Dapat Didaftarkan ? Read More »
Polemik THR bagi driver Ojek Online saat ini seakan tidak menemui titik terang. Tetapi dari sudut pandang hukum, bagaimana penjelasannya ? Hubungan Hukum Driver Ojek Online Dengan Platform Perusahaan Aplikasi Dalam pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 secara eksplisit telah menjelaskan jika hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan. Perlu
Apakah Driver Ojek Online Berhak Mendapatkan THR ? Read More »
Dalam proses merger dan akuisisi, terdapat prosedur hukum yang harus dipatuhi agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur Hukum Merger Untuk melakukan Pengambilalihan, berdasarkan Pasal 125 ayat (6) UU PT, Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih, dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing, harus menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat
Prosedur Hukum Pelaksanaan Merger dan Akuisisi PT Read More »
