Blog

Apakah Perjanjian Harus Dibuat Secara Tertulis ?

Dalam membuat suatu Perjanjian, para pihak biasanya membuat Perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Namun apakah semua Perjanjian harus dibuat Tertulis ? dan apakah Perjanjian yang dibuat secara Lisan / tidak tertulis tetap memiliki kekuatan hukum ? Perjanjian lisan sah atau tidak? Dalam pasal 1313 KUHPer, yang dimaksud dengan Perjanjian / Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana […]

Apakah Perjanjian Harus Dibuat Secara Tertulis ? Read More »

Kewenangan Wakil Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Beberapa perusahaan di Indonesia memiliki Direksi dan Wakil Direksi dalam susunan pengurusan perusahaannya. Apakah kewenangan Direksi dan Wakil Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas adalah sama ? Wewenang Direksi Dalam pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT, dijelaskan jika Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, namun dalam

Kewenangan Wakil Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Read More »

Aturan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Penanaman modal adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu usaha agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada masa mendatang. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai penanaman modal asing ? Subjek Hukum Penanaman Modal Penanaman modal dilakukan oleh penanam modal, yakni perseorangan atau badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara spesifik, yang disebut

Aturan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Read More »

Larangan dalam Menjalankan Usaha Kemitraan

Dalam dunia bisnis, istilah kemitraan adalah hal yang umum dijumpai. Pengertian kemitraan berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha

Larangan dalam Menjalankan Usaha Kemitraan Read More »

Apakah Semua Merek Dapat Didaftarkan ?

Merek adalah salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh banyak pelaku usaha sehingga memiliki identitas dan karakteristik masing-masing yang tidak membingungkan calon konsumen. Dalam pasal 2 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG), dijelaskan jika Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama,

Apakah Semua Merek Dapat Didaftarkan ? Read More »

Apakah Driver Ojek Online Berhak Mendapatkan THR ?

Polemik THR bagi driver Ojek Online saat ini seakan tidak menemui titik terang. Tetapi dari sudut pandang hukum, bagaimana penjelasannya ? Hubungan Hukum Driver Ojek Online Dengan Platform Perusahaan Aplikasi Dalam pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 secara eksplisit telah menjelaskan jika hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.  Perlu

Apakah Driver Ojek Online Berhak Mendapatkan THR ? Read More »

Prosedur Hukum Pelaksanaan Merger dan Akuisisi PT

Dalam proses merger dan akuisisi, terdapat prosedur hukum yang harus dipatuhi agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur Hukum Merger Untuk melakukan Pengambilalihan, berdasarkan Pasal 125 ayat (6) UU PT, Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih, dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing, harus menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat

Prosedur Hukum Pelaksanaan Merger dan Akuisisi PT Read More »

Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Penggunaan tenaga kerja asing di indonesia secara hukum memang diperbolehkan, namun harus tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang diatur dalam hukum bertujuan agar tenaga kerja dalam negeri tetap diberikan prioritas dengan tetap mempertimbangkan hal-hal tertentu. Berikut penjabaran terkait penggunaan TKA di Indonesia. Siapa Saja Yang Dapat Menggunakan TKA ? (2) Perseroan terbatas sebagaimana

Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Read More »

Merger dan Akuisisi : Bagaimana Status Hukum Pekerja / Karyawan ?

Merger dan akuisisi (M&A) adalah langkah strategis yang dapat membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Namun yang patut untuk dipahami, bagaimana status dari pekerja / karyawan apabila suatu perusahaan melakukan Merger atau Akuisisi. Penting untuk memahami hak-hak pekerja / karyawan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pasca terjadinya Merger atau Akuisisi. Apa itu Merger dan Akuisisi?

Merger dan Akuisisi : Bagaimana Status Hukum Pekerja / Karyawan ? Read More »

Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia 

Dalam era globalisasi, seringkali para pelaku usaha dalam negeri (WNI / Badan Usaha Indonesia) melakukan kerjasama bisnis dengan mitra dari luar negeri. Apabila terjadi perselisihan / sengketa maka tidak jarang para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan menggunakan badan arbitrase Internasional seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), dan lainnya. Lantas

Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia  Read More »

💬 Need Help?