Author name: adminsusanlaw

Privasi merupakan hak asasi manusia, yang dalam era kemajuan teknologi, privasi tersebut terimplementasikan dalam bentuk data pribadi sebagai identifikasi dari pemilik data pribadi tersebut. Dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam UU, agar hak dan kebebasan masing-masing orang tidak sampai melanggar privasi orang

Kepailitan adalah salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi menggunakan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di bawah peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kepailitan, dari definisi, hingga akibat

Pembuatan kontrak adalah langkah awal yang sangat penting dalam memulai bisnis. Pada dasarnya, para pihak bebas untuk menentukan isi dari kontrak, namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hukum. Apa itu Asas Kebebasan Berkontrak? Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yakni : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang