Blog

BPJS Kesehatan: Kaitannya Dengan Jual Beli Tanah

Pada 1 Maret 2022, Presiden Republik Indonesia, yakni Bpk. Jokowi resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu aspek yang diintegrasikan dalam proses ini adalah syarat pelampiran bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam peralihan hak tanah karena jual beli. Berikut adalah hubungan hukum antara kepesertaan […]

BPJS Kesehatan: Kaitannya Dengan Jual Beli Tanah Read More »

Peran Vital Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Antar Negara

Dalam lingkup bisnis internasional, penyelesaian sengketa menjadi esensi yang tak terhindarkan. Berbagai aspek hukum perdata menjadi pondasi utama dalam menangani sengketa bisnis yang melibatkan negara-negara berbeda. Mari kita telaah lebih lanjut mengenai peran hukum perdata dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis antar negara. Definisi dan Pentingnya Hukum Perdata dalam Bisnis Internasional Hukum perdata dalam konteks penyelesaian

Peran Vital Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Antar Negara Read More »

Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi

Pemalsuan identitas, sebagai tindakan yang melibatkan pembuatan atau penggunaan dokumen palsu atau informasi palsu untuk menyamar sebagai orang lain, merupakan pelanggaran hukum yang serius di Indonesia. Pemalsuan identitas memiliki implikasi yang signifikan dan konsekuensi hukum yang berat. Definisi Pemalsuan Identitas Pemalsuan identitas adalah tindakan berupa pemalsuan identitas diri atau badan meliputi nama palsu, alamat palsu,

Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi Read More »

Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi

Pemalsuan identitas, sebagai tindakan yang melibatkan pembuatan atau penggunaan dokumen palsu atau informasi palsu untuk menyamar sebagai orang lain, merupakan pelanggaran hukum yang serius di Indonesia. Pemalsuan identitas memiliki implikasi yang signifikan dan konsekuensi hukum yang berat. Definisi Pemalsuan Identitas Pemalsuan identitas adalah tindakan berupa pemalsuan identitas diri atau badan meliputi nama palsu, alamat palsu,

Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi Read More »

Kepailitan : Definisi Hingga Akibat Hukum Terhadap Debitur

Kepailitan adalah salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi menggunakan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di bawah peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kepailitan, dari definisi, hingga akibat

Kepailitan : Definisi Hingga Akibat Hukum Terhadap Debitur Read More »

Tanggung Jawab Perusahaan atas Produk Cacat: Analisis Hukum dan Langkah Pencegahan

Produk cacat dapat menimbulkan risiko bagi konsumen dan menempatkan perusahaan dalam posisi yang rentan terhadap tuntutan hukum. Pemahaman yang baik tentang tanggung jawab perusahaan atas produk cacat sangat penting bagi keberlangsungan dan reputasi bisnis.  Definisi Produk Cacat Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga dapat menyebabkan kerugian atau bahaya

Tanggung Jawab Perusahaan atas Produk Cacat: Analisis Hukum dan Langkah Pencegahan Read More »

Malpraktik Medis: Langkah Hukum Bagi Pasien dan Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan

Kasus malpraktik medis merupakan peristiwa serius yang dapat mengakibatkan kerugian materil maupun immateriil bagi pasien serta keluarganya. Proses hukum yang terjadi setelah adanya dugaan malpraktik memainkan peran kunci dalam menegakkan keadilan dan menetapkan akuntabilitas bagi pihak yang bertanggung jawab. Dalam artikel ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai langkah hukum apa yang dapat ditempuh oleh pasien

Malpraktik Medis: Langkah Hukum Bagi Pasien dan Sanksi Bagi Tenaga Kesehatan Read More »

Mengatasi Konflik Bisnis Antar Negara: Pendekatan Hukum yang Efektif

Dalam era globalisasi, interaksi bisnis antar negara semakin intensif. Hal ini membawa banyak manfaat, namun juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa bisnis lintas negara. Penyelesaian sengketa bisnis antar negara memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan dengan sengketa bisnis domestik, mengingat perbedaan yurisdiksi, hukum yang berlaku, dan budaya bisnis.  Definisi Sengketa Bisnis Antar Negara Sengketa

Mengatasi Konflik Bisnis Antar Negara: Pendekatan Hukum yang Efektif Read More »

Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Privasi Warga Negara

Privasi merupakan hak asasi manusia, yang dalam era kemajuan teknologi, privasi tersebut terimplementasikan dalam bentuk data pribadi sebagai identifikasi dari pemilik data pribadi tersebut. Dalam pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam UU, agar hak dan kebebasan masing-masing orang tidak sampai melanggar privasi orang

Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Privasi Warga Negara Read More »

Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Jual Beli Properti

Di dalam pasal 1457 KUHPer, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pengikatan jual beli dalam transaksi properti adalah tahap penting yang menetapkan kewajiban dan hak antara pihak penjual dan pembeli. Namun,

Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Jual Beli Properti Read More »

💬 Need Help?