Blog

Aturan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Penanaman modal adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu usaha agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada masa mendatang. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai penanaman modal asing ? Subjek Hukum Penanaman Modal Penanaman modal dilakukan oleh penanam modal, yakni perseorangan atau badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara spesifik, yang disebut […]

Aturan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Read More »

Larangan dalam Menjalankan Usaha Kemitraan

Dalam dunia bisnis, istilah kemitraan adalah hal yang umum dijumpai. Pengertian kemitraan berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha

Larangan dalam Menjalankan Usaha Kemitraan Read More »

Apakah Semua Merek Dapat Didaftarkan ?

Merek adalah salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh banyak pelaku usaha sehingga memiliki identitas dan karakteristik masing-masing yang tidak membingungkan calon konsumen. Dalam pasal 2 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG), dijelaskan jika Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama,

Apakah Semua Merek Dapat Didaftarkan ? Read More »

Apakah Driver Ojek Online Berhak Mendapatkan THR ?

Polemik THR bagi driver Ojek Online saat ini seakan tidak menemui titik terang. Tetapi dari sudut pandang hukum, bagaimana penjelasannya ? Hubungan Hukum Driver Ojek Online Dengan Platform Perusahaan Aplikasi Dalam pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 secara eksplisit telah menjelaskan jika hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.  Perlu

Apakah Driver Ojek Online Berhak Mendapatkan THR ? Read More »

Prosedur Hukum Pelaksanaan Merger dan Akuisisi PT

Dalam proses merger dan akuisisi, terdapat prosedur hukum yang harus dipatuhi agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur Hukum Merger Untuk melakukan Pengambilalihan, berdasarkan Pasal 125 ayat (6) UU PT, Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih, dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing, harus menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat

Prosedur Hukum Pelaksanaan Merger dan Akuisisi PT Read More »

Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Penggunaan tenaga kerja asing di indonesia secara hukum memang diperbolehkan, namun harus tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang diatur dalam hukum bertujuan agar tenaga kerja dalam negeri tetap diberikan prioritas dengan tetap mempertimbangkan hal-hal tertentu. Berikut penjabaran terkait penggunaan TKA di Indonesia. Siapa Saja Yang Dapat Menggunakan TKA ? (2) Perseroan terbatas sebagaimana

Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Read More »

Merger dan Akuisisi : Bagaimana Status Hukum Pekerja / Karyawan ?

Merger dan akuisisi (M&A) adalah langkah strategis yang dapat membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Namun yang patut untuk dipahami, bagaimana status dari pekerja / karyawan apabila suatu perusahaan melakukan Merger atau Akuisisi. Penting untuk memahami hak-hak pekerja / karyawan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pasca terjadinya Merger atau Akuisisi. Apa itu Merger dan Akuisisi?

Merger dan Akuisisi : Bagaimana Status Hukum Pekerja / Karyawan ? Read More »

Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia 

Dalam era globalisasi, seringkali para pelaku usaha dalam negeri (WNI / Badan Usaha Indonesia) melakukan kerjasama bisnis dengan mitra dari luar negeri. Apabila terjadi perselisihan / sengketa maka tidak jarang para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan menggunakan badan arbitrase Internasional seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), dan lainnya. Lantas

Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia  Read More »

Jenis Badan Usaha Dan Perbedaannya

Sebelum memulai sebuah bisnis, sangat penting untuk memahami berbagai jenis badan usaha yang ada. Pemahaman ini tidak hanya akan membantu Anda dalam menentukan struktur yang paling tepat untuk bisnis Anda, tetapi juga mempengaruhi banyak aspek penting lainnya, seperti pajak, pengelolaan risiko, dan tanggung jawab hukum. Setiap jenis badan usaha memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari

Jenis Badan Usaha Dan Perbedaannya Read More »

Perlindungan Data Pribadi Konsumen E-Commerce

Penggunaan data pribadi konsumen oleh pemilik e-commerce secara hukum memang diperbolehkan, asalkan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam era digital, keamanan data pribadi sangat penting. Data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Data pelanggan yang berisi informasi sensitif seperti identitas, alamat, dan riwayat transaksi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab jika

Perlindungan Data Pribadi Konsumen E-Commerce Read More »

💬 Need Help?