Blog

Mengenal Outsourcing dan Ruang Lingkupnya dalam Regulasi Terbaru

Selama ini kita sering menjumpai adanya istilah “karyawan outsourcing” pada suatu perusahaan. Namun masih banyak yang belum memahami sebenarnya apa peran outsourcing di perusahaan dan sejauh apa ruang lingkup pekerjaan yang dapat diserahkan kepada outsourcing. Apa itu Perusahaan Outsourcing Perusahaan outsourcing, atau dalam PP No. 35 / 2021 disebut sebagai Perusahaan Alih Daya, adalah badan […]

Mengenal Outsourcing dan Ruang Lingkupnya dalam Regulasi Terbaru Read More »

Eksekusi Putusan Pengadilan Asing Di Indonesia

Di era modern, sering kali pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian / kontrak tidak hanya melibatkan antar WNI (Warga Negara Indonesia) saja, namun juga dapat melibatkan pihak WNA (Warga Negera Asing). Biasanya di dalam perjanjian / kontrak yang dibuat, para pihak menentukan hukum yang berlaku apabila terjadi sengketa adalah hukum dari pihak WNA. Jika ternyata terjadi

Eksekusi Putusan Pengadilan Asing Di Indonesia Read More »

Usaha Modal Ventura : Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha

Modal Ventura adalah bentuk pembiayaan selain bank yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha untuk menambahkan modal dalam rangka ekspansi bisnis atau untuk mengembangkan bisnisnya.Lantas apa yang dimaksud Modal Ventura dan bagaimana mekanisme kerjanya? Mengenal Usaha Modal Ventura Dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 34 / 2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan, Perusahaan Modal Ventura

Usaha Modal Ventura : Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Read More »

Larangan Penggunaan Skema Piramida Dalam Kegiatan Perdagangan

Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kegiatan transaksi barang dan/atau jasa, baik di lingkup dalam negeri dan/atau luar negeri. Kegiatan tersebut adalah contoh dari kegiatan perdagangan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah imbalan atau kompensasi. Dalam kegiatan perdagangan, hukum positif di Indonesia melarang adanya praktik skema piramida dan terdapat sanksi pidana atas skema tersebut. Apa

Larangan Penggunaan Skema Piramida Dalam Kegiatan Perdagangan Read More »

Apakah Perjanjian Harus Dibuat Secara Tertulis ?

Dalam membuat suatu Perjanjian, para pihak biasanya membuat Perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Namun apakah semua Perjanjian harus dibuat Tertulis ? dan apakah Perjanjian yang dibuat secara Lisan / tidak tertulis tetap memiliki kekuatan hukum ? Perjanjian lisan sah atau tidak? Dalam pasal 1313 KUHPer, yang dimaksud dengan Perjanjian / Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana

Apakah Perjanjian Harus Dibuat Secara Tertulis ? Read More »

Kewenangan Wakil Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Beberapa perusahaan di Indonesia memiliki Direksi dan Wakil Direksi dalam susunan pengurusan perusahaannya. Apakah kewenangan Direksi dan Wakil Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas adalah sama ? Wewenang Direksi Dalam pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT, dijelaskan jika Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, namun dalam

Kewenangan Wakil Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Read More »

Aturan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Penanaman modal adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu usaha agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada masa mendatang. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur mengenai penanaman modal asing ? Subjek Hukum Penanaman Modal Penanaman modal dilakukan oleh penanam modal, yakni perseorangan atau badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara spesifik, yang disebut

Aturan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia Read More »

Larangan dalam Menjalankan Usaha Kemitraan

Dalam dunia bisnis, istilah kemitraan adalah hal yang umum dijumpai. Pengertian kemitraan berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha

Larangan dalam Menjalankan Usaha Kemitraan Read More »

Apakah Semua Merek Dapat Didaftarkan ?

Merek adalah salah satu jenis Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh banyak pelaku usaha sehingga memiliki identitas dan karakteristik masing-masing yang tidak membingungkan calon konsumen. Dalam pasal 2 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG), dijelaskan jika Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama,

Apakah Semua Merek Dapat Didaftarkan ? Read More »

Apakah Driver Ojek Online Berhak Mendapatkan THR ?

Polemik THR bagi driver Ojek Online saat ini seakan tidak menemui titik terang. Tetapi dari sudut pandang hukum, bagaimana penjelasannya ? Hubungan Hukum Driver Ojek Online Dengan Platform Perusahaan Aplikasi Dalam pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 secara eksplisit telah menjelaskan jika hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.  Perlu

Apakah Driver Ojek Online Berhak Mendapatkan THR ? Read More »

💬 Need Help?